Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau punya organisasi atau komunitas yang gede banget, tapi yang ngerasain manfaatnya cuma orang-orang yang ada di pusat kota saja? Rasanya kayak punya aplikasi super-app di HP, tapi fitur utamanya cuma bisa dipakai kalau kita lagi ada di Jakarta atau kota-kota besar doang. Pas kita lagi di pelosok, sinyalnya loading terus, bahkan kadang malah connection timed out. Nah, keresahan inilah yang lagi dirasakan sama saudara-saudara kita di Papua soal keberadaan Nahdlatul Ulama (PBNU).
Baru-baru ini, ada suara lantang dari perwakilan Papua yang bicara soal kriteria pemimpin PBNU masa depan. Intinya sederhana: mereka bosan kalau cuma diurus dari balik meja kerja yang nyaman di Jakarta. Mereka pengen pemimpin yang "berani kotor", berani turun ke lapangan, dan mau ngerasain debu jalanan di daerah yang selama ini dianggap tertinggal atau bahkan wilayah konflik.
NU Bukan Cuma "Pajangan" di Ruang Tamu
Bayangkan kalau Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah jaringan minimarket nasional. Kita tahu banget kalau brand ini punya reputasi yang oke, barang-barangnya lengkap, dan pelayanannya dikenal ramah. Tapi, apa jadinya kalau jaringan minimarket ini cuma buka cabang di pusat perbelanjaan elit? Orang yang tinggal di pelosok pegunungan, yang sebenarnya butuh banget akses ke kebutuhan pokok, akhirnya cuma bisa gigit jari.
Itulah analogi yang pas buat kondisi NU di Papua saat ini. Bagi masyarakat di sana, menjadi bagian dari NKRI dan bernaung di bawah payung Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah kebanggaan, ibarat punya "kartu member" eksklusif. Tapi, status member itu nggak ada gunanya kalau "fasilitas" dan "perhatian" dari kantor pusat nggak pernah sampai ke sana.
Yelipele, perwakilan dari Papua, dengan jujur bilang, "Kami bersyukur diterima di payung besar NU, tapi jangan dibiarkan gitu saja." Kalimat ini sebenarnya tamparan halus. Ibarat kita dikasih payung saat hujan badai, tapi tangkainya patah. Payungnya ada, tapi kita tetap basah kuyup karena nggak ada tindak lanjut atau perbaikan.
Kenapa "Turun ke Lapangan" Itu Harga Mati?
Di era serba digital sekarang, kita sering terjebak sama yang namanya Zoom Meeting atau WhatsApp Group. Kita ngerasa udah komunikasi, padahal cuma sekadar kirim stiker jempol. Masalahnya, di daerah yang akses informasinya belum secepat di Jakarta, komunikasi via gadget itu bukan solusi utama.
Kenapa PBNU butuh ketua yang mau "turun"? Karena masalah di Papua itu bukan sekadar angka di atas kertas atau laporan Excel yang rapi. Masalah di sana itu nyata, berdarah-darah, dan seringkali penuh dengan ketidakpastian. Kita bicara soal daerah konflik, akses pendidikan yang terbatas, dan tantangan ekonomi yang bikin orang pusing tujuh keliling.
Kalau pemimpin cuma duduk manis di ruang ber-AC sambil memantau laporan dari staf, mereka nggak akan pernah paham rasanya "nyangkut" di jalanan yang rusak atau susahnya nyari sinyal buat koordinasi kegiatan dakwah. Pemimpin yang hebat itu kayak pemain bola kelas dunia; mereka nggak cuma ngatur strategi dari pinggir lapangan, tapi mereka juga paham kapan harus lari mengejar bola ke area lawan yang paling sulit ditembus.
Jika kamu tertarik memahami lebih dalam bagaimana cara membangun komunitas yang solid dari nol, mungkin tips kepemimpinan akar rumput ini bisa jadi bahan bacaan tambahan yang menarik buat kamu.
Warisan Gus Dur yang Masih Menggema
Ngomongin soal Papua dan NU, kita nggak mungkin lepas dari sosok legendaris: Gus Dur. Beliau adalah figur yang bikin masyarakat Papua—bukan cuma muslim, tapi juga umat Kristen—punya rasa hormat yang luar biasa ke organisasi ini. Ingat dong cerita waktu Gus Dur mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora? Itu bukan sekadar keputusan politik, itu adalah tindakan kemanusiaan yang sangat berani.
Gus Dur ngajarin kita kalau kepemimpinan itu tentang "mendengar". Beliau datang ke Papua bukan sebagai penguasa yang mau ngasih instruksi, tapi sebagai sahabat yang mau dengerin keluh kesah. Inilah yang dirindukan oleh masyarakat Papua dari pengurus PBNU yang akan datang.
Bagi mereka, kehadiran sosok pemimpin NU di Papua itu punya vibes yang menenangkan. Seperti oase di tengah gurun. Kehadiran fisik seorang pemimpin itu punya efek psikologis yang dahsyat. Itu menunjukkan kalau "kalian nggak sendirian, kita satu keluarga."
Tantangan untuk "Korwil" (Koordinator Wilayah)
Nah, kalau bicara soal teknis, Yelipele juga menyoroti peran Korwil. Dalam struktur organisasi, Korwil itu ibarat "polisi lalu lintas" atau "pengawas lapangan". Kalau jalannya macet (baca: masalah di daerah), Korwil lah yang harusnya jadi orang pertama yang datang buat ngurai kemacetan.
Tapi faktanya? Seringkali Korwil cuma muncul pas ada acara seremoni besar, pas potong pita, atau pas lagi kampanye. Setelah itu? Hilang ditelan bumi. Ini yang mau diubah. Kedepannya, Korwil harus punya KPI (Key Performance Indicator) yang jelas: seberapa sering mereka terjun ke lapangan? Apa solusi yang mereka bawa buat kendala yang ada?
Jangan sampai Korwil cuma jadi posisi "tempat parkir" buat orang-orang yang pengen jabatan tapi malas kerja. Organisasi besar seperti NU itu butuh "petarung", bukan "penonton".
Membangun NU yang Inklusif: Bukan Cuma Soal Muslim
Salah satu poin yang paling menarik dari pernyataan perwakilan Papua adalah bahwa yang menantikan kehadiran NU bukan cuma umat muslim, tapi juga saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Ini adalah bukti nyata kalau nilai-nilai Nahdlatul Ulama yang moderat, toleran, dan merangkul (bukan memukul) itu sangat dibutuhkan di daerah yang punya tingkat kemajemukan tinggi.
Di daerah seperti Papua, di mana gesekan sosial bisa terjadi kapan saja, kehadiran organisasi Islam yang membawa pesan kedamaian adalah kunci. Tapi sekali lagi, pesan kedamaian itu nggak bisa cuma disebarin lewat broadcast pesan di grup WA. Harus ada interaksi nyata, ada dialog, ada bantuan sosial, dan ada kehadiran fisik.
Bayangkan kalau NU bisa jadi "jembatan" bagi semua golongan di Papua. Itu bakal jadi warisan yang luar biasa. Bukan cuma buat umat Islam, tapi buat kedamaian Indonesia secara keseluruhan.
Kesimpulan: Saatnya "Go Local"
Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari curhatan masyarakat Papua ini? Pertama, besarnya organisasi itu bukan diukur dari berapa banyak anggotanya, tapi seberapa jauh jangkauannya sampai ke akar rumput.
Kedua, pemimpin yang visioner adalah mereka yang nggak takut sepatunya kotor. Mereka harus mau turun ke daerah tertinggal, mendengar masalah, dan mencari solusi bareng-bareng, bukan cuma ngasih instruksi lewat video call.
Ketiga, warisan nilai-nilai kemanusiaan dari tokoh seperti Gus Dur harus dijaga dengan tindakan nyata. Kalau dulu Gus Dur bisa merangkul Papua dengan cinta, masa generasi sekarang nggak bisa melanjutkan estafet itu dengan aksi nyata?
Dunia ini sudah terlalu penuh dengan janji-janji manis. Masyarakat di pelosok seperti Papua sudah kenyang dengan teori. Sekarang waktunya eksekusi. Kita semua berharap, siapa pun nanti yang akan memimpin PBNU, mereka akan ingat kalau di ujung timur Indonesia sana, ada saudara-saudara kita yang menunggu kehadiran "payung" yang benar-benar melindungi, bukan cuma sekadar simbol yang dipajang di dinding kantor pusat.
Kalau kita mau Indonesia lebih maju, mari kita mulai dengan memperhatikan mereka yang selama ini sering terlewatkan. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa itu bukan terletak pada gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, tapi pada seberapa kokoh kita saling bergandengan tangan, dari Sabang sampai Merauke.
Semoga pesan dari Papua ini sampai ke telinga para pengambil kebijakan. Karena bagi masyarakat di sana, NU bukan cuma organisasi. NU adalah harapan. Dan harapan, selayaknya jangan pernah dibiarkan layu.
Gimana menurut kamu? Apakah sudah saatnya organisasi besar seperti NU melakukan perombakan total cara kerja mereka di daerah? Atau menurut kamu ada strategi lain yang lebih efektif? Yuk, diskusi di kolom komentar atau bisa juga cek opini lainnya tentang dinamika organisasi modern untuk menambah perspektif kamu!